Komisi VII DPR Desak Suluttenggo Bentuk Tim Negosiator

19-07-2012 / KOMISI VII

Komisi VII DPR mendesak PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo bentuk tim negosiator. Pasalnya, banyak kasus di lapangan mobil dinas PLN dibakar dan kantor PLN diserang karena permasalahan angka pemasangan listrik yang tidak realistis dan berbeda-beda ditiap wilayah.

Hal ini diungkapkan Muhammad Syafrudin dari Fraksi PAN dalam pertemuan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR ke Provinsi Gorontalo, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, Senin (16/7).

“Pembentukan Tim Negosiator harus dilakukan oleh PLN, jadi jangan sampai ributnya itu di tonton lewat televisi di Jakarta,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, jika permasalahan itu terjadi terus menerus, berarti ada pendekatan persuasif yang gagal dilakukan, untuk itu DPR tidak ingin PLN menjadi sasaran seperti kejadian-kejadian perusakan di lapangan. “Jadi tidak ada salahnya kita melakukan negosiasi dengan orang seperti itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, mungkin juga bisa dilakukan pendekatan untuk pemasangan, seperti angka berapa yang lebih realistis untuk di kampung halaman agar tidak timbul kembali kesalahpahaman. “Jangan pemasangan itu disana-sini pada tiap wilayah beda-beda,” ujarnya.

Syarifuddin mengatakan, Komisi VII DPR yang bermitra dengan PLN sangat peduli terhadap permasalhan itu. Oleh karenanya, lanjut Syarifuddin, untuk Indonesia Timur harus ada warna tersendiri.

“Saya hanya memberikan masukan dan semangat saja kepada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, mudah-mudahan kejadian-kejadian di lapangan yang negatif itu tidak sering kita tonton di televisi,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu dari jajaran PT. PLN Persero Wilayah Suluttenggo Pikner menjelaskan, pihaknya mengakui bahwa Suluttenggo ini memang kerap terjadi tindakan anarkis yang dilakukan segelitir orang terhadap PLN. Ia mencontohkan, setidaknya ada 30.000 pelanggan dan ada 6.000 sambungan liar. “Sambungan liar itu, tidak jelas itu meterannya dari mana,” tegasnya.

Untuk itu, dalam kesempatan pertemuan dengan Komisi VII DPR, pihaknya berjanji akan memperkuat lagi jajarannya, mencari terobosan-terobosan sehingga tidak tidak kembali menjadi sasaran. “Kalau kemarin ada pemberitaan yang minor lima mungkin satu semester bisa jadi empat,” ujarnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...